KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA - Muhammad Farkhan Hanif Rakan Simamora (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Farkhan Hanif Rakan Simamora, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mfarkhanhanif@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis merumuskan permasalahan ini untuk mengetahui bagaimana konsep hukum keputusan fiktif positif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pasca undang-undang cipta kerja. Selain itu, penulis ingin mengidentifikasi akibat hukum keputusan fiktif positif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pasca undang-undang cipta kerja. Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, fiktif positif merupakan tindakan badan/pejabat yang berwenang terhadap suatu keputusan dan dalam jangka waktu yang ditentukan pejabat tersebut tidak ditanggapi, sehingga keputusan dianggap setuju oleh hukum. Pengubahan ketentuan fiktif positif terdapat pada Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengubah terkait tenggat waktu pemeriksaan oleh badan/pejabat yang berwenang terkait permohonan fiktif positif, mekanisme pengajuan terhadap permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan, penggunaan metode sistem elektronik dalam menetapkan suatu keputusan badan/pejabat yang berwenang agar permohonan dapat di proses. Adapun perubahan maupun pencabutan beberapa ketentuan pada klaster administrasi pemerintahan oleh pemerintah pada undang-undang cipta kerja ialah beberapa substansi dalam pasal-pasal undang-undang tersebut menciptakan kondisi regulasi yang terlalu banyak dan birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat sehingga menghambat iklim investasi yang baik. Dengan adanya undang-undang omnibus law ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempermudah dalam alur membuat tindakan/keputusan fiktif positif. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif ABSTRACT This research aims to find out the concept of the fictitious-positive decisions in state administration following the enforcement of the Job Creation Law and identify the legal consequences triggered by the fictitious-positive decisions in the state administration post-enforcement. This is a normative study that employed statutory and conceptual approaches, revealing that a fictitious-positive case involves the condition where authorities or government officials do not give any response to a decision, and, within a particular period, if the authorities remain silent toward the decision, the authorities are deemed to have agreed with the decision concerned. The amendment to this fictitious-positive decision is set forth in Article 175 point 6 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This law amended matters regarding the deadline required for the investigation carried out by the government officials or authorities to the fictitious-positive cases, the mechanism of a request sent to the court to receive the decision, and the use of an electronic system in delivering the decision by the authorities or government officials to allow for the process of the decision. The amendments and revocation of particular provisions in the government administration performed by the government in Job Creation Law involve the circumstances where the substances of articles set forth in the law have led to the piling-up regulatory conditions and bureaucracies in public services, and this situation has slowed the supportive climates of investment. The enforcement of omnibus law is expected to give a shortcut over the bureaucracies to allow for easier fl