PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Dinas - Bayu Adji Nugroho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Bayu Adji Nugroho, Agus Yulianto, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: bayu.adji1997@gmail.com ABSTRAK Pada penelitiani ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kemudian penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis data kualitatifnya, melalui tahap reduksi data, penyajian, dan kemudian menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonogiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dialihkan kepada pihak ketiga melalui tender kepada CV. Karya Angkasa, kerjasama dilakukan antara CV. Karya Angkasa dengan Dinas Perhubungan melalui Surat Perjanjian No : 511.2/667/2021 selama 1 (satu) tahun kerja. Pengalihan pengelolaan tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dimana disebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Retribusi, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ABSTRACT This research discusses the implementation of the collection of levies charged in parking service that takes place on the roadside according to the Regional Regulation of Wonogiri Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Regional Regulation of the Regency of Wonogiri Number 1 of 2012 concerning Public Service Levies. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative techniques by presenting the data before they were qualitatively analyzed. The analysis stages consisted of data reduction, presentation, and conclusion. The research results reveal that the levy charged for roadside parking service was transferred to CV. Karya Angkasa as the third party by tender. The partnership was between CV. Karya Angkasa and Transportation Agency under Agreement number 511.2/667/2021 paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Wonogiri Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Regional Regulation of the Regency of Wonogiri Number 1 of 2012 concerning Public Service Levies, implying that levy collection cannot be outsourced. Keywords: implementation, levy, roadside parking