PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRE PROJECT SELLING PERUSAHAAN PENGEMBANG PROPERTI YANG DINYATAKAN PAILIT - Nawal Zidan El Muniefiy (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Nawal Zidan El Muniefiy, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Kota Malang e-mail: elmuniefiy@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam pailit, konsumen Pre Project Selling berada dalam posisi yang paling lemah, karena selain menjadi kreditor yang paling akhir, kalau tidak ada AJB konsumen belum pemilik dari tanah itu, Sedangkan tindakan Kurator memasukkan gedung Apartemen kedalam pailit sudah sesuai dengan ketentuan undang- undang. Perlindungan hukum memiliki dua macam. Salah satunya adalah perlindungan hukum preventif dan yang lainnya adalah perlindungan hukum represif. Sebagai tindakan preventif, kontrak PPJB yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dianggap sebagai hukum para pihak dalam kontrak. Perjanjian PPJB yang mengikat konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dimengerti dan ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen adalah menerima obyek rumah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selain itu, Undang-undang mewajibkan pelaku usaha ekonomi untuk melakukan usaha dengan itikad baik. Kemudian, pengusaha yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang melanggar janji pelaksanaan dan/atau prestasi, serta memberikan ganti rugi. Kemudian secara represif, terdapat 3 cara untuk mendapatkan hak ganti rugi. Ganti rugi dengan cara melalui pengadilan niaga, ganti rugi konsumen perusahaan melalui kedudukannya sebagai kreditor konkuren, atau ganti rugi perusahaan melalui gugatan perdata konsumen. UU kepailitan dan UUPK memiliki solusi yang berbeda satu sama lain, tetapi jelas bahwa kedua peraturan tersebut saling mempengaruhi dan terkait ketika perusahaan pengembang dinyatakan pailit. Kata kunci: Pre Project Selling, Perlindungan Konsumen, Kepailitan, Kreditor Konkuren, PPJB ABSTRACT In bankruptcy cases, pre-project selling consumers are vulnerable because they are often the last creditors, or several consumers with sale deed do not have any rights to the land concerned, while the measures taken by a trustee to list an apartment as a bankrupt asset complies with the provisions of Law. Legal protection involves both preventing and repressive protections. In terms of preventive action, the sale and purchase agreement (PPJB) legally made according to Article 1338 of Civil Law serves as the law governing all parties in the contract. The PPJB which is binding to both consumers and business people sets forth rights and obligations that both have to understand. The rights of the consumers involve receiving the house as the object within the time as agreed upon. Moreover, the law requires the business people to run the business in good faith. The parties responsible to provide goods and/or services according to the orders made must not break the terms set out in a contract and must provide redress. This redress consists of that given through commercial court, consumer redress according to the position as concurrent creditors, or redress of the company through civil lawsuits. Law concerning bankruptcy and Consumer Protection Law have different solutions, but these two laws affect each other and are connected when a property company is declared bankrupt. Keywords: Pre-project selling, consumer protection, bankruptcy, concurrent creditor, PPJB