IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-85/PB/2011 TENTANG PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERKAIT KEWAJIBAN PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PADA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN) - Ikhlazul Zuamal Mustofa (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Ikhlazul Zuamal Mustofa, Istislam, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No. 169 Malang, Malang 65145, Indonesia. e-mail: ikhlazulzuamalm@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan surat penagihan Piutang PNBP Pada Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tilang oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Hal ini dilakukan karena Kejaksaan Madiun se