URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INTERNIRAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH ETHIOPIA DAN TIGRAY PEOPLE’S LIBERATION FRONT - Maheswari Trinanda Putri (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Maheswari Trinanda Putri, Ikaningtyas, Yasniar Rachmawati Madjid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maheswarinanda@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis akan mengkaji pengaturan mengenai interniran dalam hukum humaniter internasional beserta urgensi perlindungan hukum terhadap interniran dalam konflik bersenjata non-internasional antara Pemerintah Ethiopia dan kelompok bersenjata non-negara, Tigray People’s Liberation Front. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kelangkaan peraturan dalam hukum humaniter internasional terkait penahanan terhadap internir yang mengakibatkan negara-negara membuat hukum domestik yang berbeda-beda dan sering kali terjadi penahanan yang sewenang-wenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interniran yang terjadi di Ethiopia yang didasarkan oleh Proklamasi Keadaan Darurat Ethiopia Nomor 5 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan interniran pada saat konflik bersenjata non-internasional, yang mengakibatkan terjadinya penahanan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam konflik bersenjata non-internasional di Ethiopia. Maka dari itu, diperlukan konsep baru untuk mengatur prosedur interniran dalam konflik bersenjata non-internasional agar dapat tercapai perlindungan terhadap internir. Prosedur ini dapat merujuk pada aturan yang sudah ada yakni aturan interniran dalam konflik bersenjata internasional pada rezim hukum humaniter internasional di Konvensi Jenewa IV dan aturan interniran pada rezim hukum hak asasi manusia internasional. Kata Kunci: perlindungan hukum, interniran, Perang Tigray, konflik bersenjata non-internasional ABSTRACT This research studies the regulations regarding internment in international humanitarian law and its urgency in the legal protection of internment in a non-international armed conflict between the Ethiopian government and a non-state armed group, the Tigray People’s Liberation Front. This research topic departed from the lack of regulatory provisions in international humanitarian law regarding the internment of prisoners, leading to the making of different domestic laws that have caused arbitrary internment. This research aims to analyze the internment taking place in Ethiopia according to the Proclamation of State of Emergency of Ethiopia Number 5 of 2021. The research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The research results show that there are legal loopholes regarding internment in the non-international armed conflict, leading to arbitrary internment done by all parties involved in the armed conflict in Ethiopia. Therefore, a new concept to regulate the procedure of internment in the international armed conflict is required to help realize the legal protection for the prisoners. This procedure can refer to the existing regulations concerning internment in the case of international armed conflict within the international humanitarian law regime of Geneva Convention IV and the Internment Regulation in the international human rights law regime. Keywords: legal protection, internment, Tigray war, non-international armed conflict