ANALISIS PLUS FACTORS DALAM MENENTUKAN ADANYA CONCERTED ACTION PADA PROSES PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor 365/PDT.SUS-KPPU/2020/PN.JKT.PST. Tentang Pembatalan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019) - Yvetta Valerine Sonavilla (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Yvetta Valerine Sonavilla, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yvettavalerine@student.ub.ac.id ABSTRAK Penggunaan alat analisis tambahan plus factors dalam alat bukti tidak langsung menjadi salah satu kunci penting untuk membuktikan adanya suatu perjanjian pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga. Hal ini karena analisis tambahan berperan sebagai alat untuk menduga (infere) adanya koordinasi atau kesepakatan diantara pelaku usaha di pasar berdasarkan adanya tindakan bersama (concerted action) yang semuanya didasari atas meeting of minds dari para pelaku usaha. Pada Putusan Nomor 365/PDT.SUS-KPPU/2020/PN.JKT.PST. Majelis Hakim membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 dengan dalil bahwa penggunaan analisis tambahan (plus factors) tidak membuktikan adanya perilaku bersama para terlapor yang mengandung adanya concerted action atas adanya kehendak bersama dalam melakukan penetapan harga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan kasus. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis yuridis kedudukan plus factors dalam menentukan adanya concerted action pada proses pembuktian menggunakan alat bukti tidak langsung menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia? (2) Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pegadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kedudukan plus factors dalam menentukan adanya concerted action menggunakan alat bukti tidak langsung pada Putusan Nomor 365/PDT.SUS-KPPU/2020/PN.JKT.PST. Tentang Pembatalan Putusan NOMOR 15/KPPU-I/2019? Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur bagaimana mekanisme dan standarisasi penggunaan plus factors dalam menentukan adanya concerted action atas kesepakatan bersama para pelaku usaha oleh kesepakatan bersama karena adanya faktor perilaku independen yang tidak bisa dikaitkan sebagai unsur perjanjian bersama. Kata Kunci: plus factors, penetapan harga, tindakan bersama, bukti tidak langsung ABSTRACT The involvement of an additional analyzing instrument called plus factors in presenting indirect proof becomes the key factor to see whether an agreement violating Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Price Fixing has taken place. This is because this additional instrument is intended to infer the coordination and agreement between business people in the market based on their concerted action that departs from the meeting of minds of the business people concerned. In Decision Number 365/PDT.SUS-KPPU/2020/PN.JKT.PST, the panel of judges revoked the Decision of KPPU Number 15/KPPU-I/2019 because they believed that the involvement of plus factors did not prove the existence of concerted action in price fixing. With normative-juridical methods and statutory, analytical, and case approaches, this research aims to investigate: (1) the juridical analysis of the standing of plus factors to prove there is concerted action in the process of presenting indirect proof according to Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia and (2) the analysis of the consideration of judges of the District Court of Central Jakarta regarding the standing of plus factors to determine whether the aspect of concerted action exists according to indirect proof as in the Decision Number 365/PDT.SUS-KPPU/2020PN. JKT.PST concerning the Revocation of Decision Number 15/KPPU-I/2019. The research reveals that the Law related to unfair business competition in Indonesia, especially Article 5 of Law Number 5 of 1999 does not govern the mechanisms and standards of the use of plus factors in determining the existence of concerted action in the case of a concerted agreement among business actors because the factor of independent action cannot be regarded as an aspect of a concerted agreement. Keywords: plus factors, price fixing, concerted action, indirect proof