ANALISIS YURIDIS PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KASUS PENEMBAKAN ANJING OLEH I MADE SUDIARSA - A. Cundara Anliji Sidabutar (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
A. Cundara Anliji Sidabutar, Masruchin Ruba, Solehudin Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono, No. 169 Malang e-mail: anlisidabutar@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema yaitu analisis yuridis penganiayaan hewan dalam kasus penembakan anjing oleh i made sudiarsa di provinsi Bali. Penulis memilih tema ini karena penulis merasa ada kesalahan pada penerapan pasal 302 oleh jaksa penuntut umum. Padahal, ada Undang-Undang yang serupa dengan pasal 302 KUHP. Undang-Undang itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan hal diatas, rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah Jaksa sudah tepat dalam menggunakan pidana umum (pasal 302 KUHP) dalam kasus penembakan anjing oleh I Made Sudiarsa?, (2) Undang-Undang yang seharusnya diterapkan pada kasus penembakan anjing oleh I Made Sudiarsa? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Penelitian ini ditulis oleh penulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia serta literatur-literatur lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini kurang memperhatikan asas-asas yang berlaku di Indonesia. Memang dalam kasus yang dilakukan oleh I Made Sudiarsa ini seluruh unsur-unsurnya masuk dalam pasal 302 maupun pasal yang lebih baru. Pasal yang lebih baru disini adalah pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. kedua undang-undang ini memiliki unsur yang hampir sama dan semua unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut ada dalam kasus ini. Dari unsur-unsur yang sama ini jika melihat dari asas-asas hukum di Indonesia maka sudah sebaiknya Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 lah yang lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus ini. Selain melihat dari aspek asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 ini memiliki hukuman kumulatif yang menandakan bahwa hukuman lebih berat, namun dalam pasal 302 KUHP hukuman yang ada adalah hukuman alternatif yang mana hukuman tidak seberat dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2014. Kata Kunci: Hewan, Penembakan, Penganiayaan ABSTRACT This research studies the case of animal abuse in the case of a dog shooting committed by I made Sudiarsa in the Province of Bali. This research departed from the inappropriate implementation of Article 302 by the General Prosecutors, considering that Article 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health governs the case instead of Article 302 of the Penal Code. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) is it appropriate for the General Prosecutors to refer to Article 302 of the Penal Code over the dog shooting committed by I Made Sudiarsa? (2) what Law should be referred to in the case of this dog shooting committed by I Made Sudiarsa? This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Research data were obtained from library research, including the laws applied in Indonesia and other literature sources. The research results conclude that the judges did not take into account the current principles in Indonesia although this case has the elements outlined in Article 302 and Article 91B of Law number 41 of 2014 as the latest law. These two laws have similar aspects and these aspects are relevant to this case. With these similar aspects, it is necessary that Article 41 of 2014 be referred to in this case. In addition to all the legal principles applied in Indonesia, Law Number 41 of 2014 has a cumulative law, indicating that sanctions can be severe. On the other hand, in Article 302 of the Penal Code, the alternative sanctions are not as severe as those in Law Number 41 of 2014. Keywords: Abuse, Animal, Shooting