URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA REGIONAL COMPETITION AUTHORITY DI ASEAN DITINJAU BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT - Antonius Malvin (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Antonius Malvin, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: antoniusmalvin.warokka@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait Urgensi Pembentukan Lembaga Regional Competition Authority. Permasalahan ini melatarbelakangi kekosongan hukum terkait persaingan usaha pada lingkup ASEAN berdasarkan perjanjian ATIGA. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui tentang pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan regional competition authority yang terdapat di ECOWAS. Menjelaskan urgensi pembentukan regional competition authority di ASEAN ditinjau berdasarkan ASEAN Trade In Goods Agreement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hukum persaingan usaha yang diatur dalam Organisasi Internasional Uni Eropa dan ECOWAS, terdapat pengaturan dalam segi hukum materiil yang secara umum pada Uni Eropa diatur pada pasal 101 dan 102 TFEU serta Peraturan Dewan No 139/2004 dan dalam ECOWAS terdapat dalam Supplementary Act A/SA.2/12/08 On the Establishment, Functions and Operation of the ECOWAS Regional Competition Authority. Dalam kedua organisasi internasional tersebut mengatur mengenai berbagai perbuatan yang melarang prinsip anti kompetisi, penyalahgunaan posisi dominan dan juga mengatur pula mengenai prosedur merger. ASEAN sebagai Organisasi Internasional yang memiliki visi untuk mengembangkan perekonomian regional mereka membutuhkan adanya payung hukum yang memadai juga terhadap bagian hukum persaingan usahanya. ASEAN sendiri telah memiliki suatu perjanjian internasional yaitu Perjanjian ATIGA, yang di dalam cermat penulis diperlukannya suatu dasar hukum yang berlaku sama dan adil bagi seluruh negara anggotanya agar terciptanya kepastian hukum bagi semua pelaku usaha dalam lingkup ASEAN. Dalam menjalankan hukum Formil nya, ASEAN juga memerlukan suatu badan pengawas yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan, menyelidiki dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha, dan juga menjatuhkan putusan serta sanksi jika terbukti adanya pelanggaran. Kata Kunci: Persaingan Usaha, ASEAN Trade In Goods Agreement, Regional Competition Authority ABSTRACT This topic departed from the legal loophole regarding business competition within the scope of ASEAN according to ASEAN Trade in Goods Agreement (henceforth referred to as ATIGA). This research aims to investigate the regulation regarding business competition law in European Union and regional competition authority towards ECOWAS. This study involved the review of ATIGA and employed normative-juridical methods. Business competition is governed by the international organization of the European Union in Articles 101 and 102 TFEU and Council Regulation Number 139/2004 and ECOWAS in Supplementary Act A/SA.2/12/08 on the Establishment, Functions, and Operation of ECOWAS Regional Competition Authority. These two international organizations govern all acts and prohibit anti-competition practices, abuse of dominance, and merger procedures. ASEAN as an international organization with its vision to develop regional economies needs adequate legal protection in the scope of business competition. ASEAN adheres to its international agreement called ATIGA which, in the author’s view, needs a legal basis that is equal and just for all member states to bring about legal certainty for all entrepreneurs within the scope of ASEAN. To enforce the formal law, ASEAN also requires the involvement of supervisors with their authority and tasks to receive reports and investigate the allegations of violations of business competition law and impose the decision and sanctions over the violations concerned. Keywords: Business Competition, ASEAN Trade In Goods Agreement, Regional Competition Authority