PENUBRUKAN KRI TJIPTADI OLEH COAST GUARD VIETNAM MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL - Muhammad Firdhaus Fachrurozzi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Firdhaus Fachrurozzi, Dhiana Puspitawati, Nurdin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: muhammadfirfaus97@gmail.com ABSTRAK Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang permasalahan batas wilayah laut antar negara yang bertabrakan dan pasal yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 15 UNCLOS 1982 serta kewenangan dan hak berdaulat negara pantai mengenai wilayah laut di ZEE yang dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengelola wilayah laut negara pantai yaitu pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 dimana negara pantai berhak mengkonservasi, eksploitasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Negara pantai juga memiliki hak kedaulatan penuh atas wilayah nya. Hak kedaulatan ini berlaku untuk di wilayah negara teritorial negara pantai mereka sendiri yang diukur dari pangkal tersurut negara mereka sejauh 12 mil. Negara luar yang mau memasuki wilayah nya harus mematuhi negara pantai yang dikunjugi nya sesuai dengan undang-undang yang diterapkan dalam hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Peraturan ini dibuat untuk mencegah adanya pelanggaran dari negara lain yang melanggar dan negara lain wajib mematuhinya. Seperti kasus pelanggaran kapal yang masuk ke wilayah indonesia dan melakukan pelanggaran penubrakan kapal ke kapal lain. Hal seperti ini bisa dikenakan pertanggung jawaban karena merusak kapal properti negara lain. Pelanggaran ini dapat dikenakan pasal 74 UNCLOS 1982 dimana negara yang bersangkutan menunggu persetujuan , saling kerjasama apabila ada kasus yang terjadi lagi. Kasus antara negara Vietnam dan Indonesia di wilayah natuna utara. Penulis disini menggunakan tenknik analisa hukum normatif Kata Kunci: Kewenagan Negara pantai, Perbatas Wilayah Laut, Tubrukan Kapal, Tanggung Jawab ABSTRACT With a normative legal analysis method, this research aims to investigate the conflicting territorial seas and Article 15 of UNCLOS 1982 as the reference of sanctions given and the authority and sovereign rights of coastal countries regarding the territorial sea in the Exclusive Economic Zone, where the coastal countries have the sovereign rights to manage the coastal areas, as in Article 56 Paragraph 1 of UNCLOS 1982, implying that coastal countries have rights to conserve, exploit, and cultivate biological and non-biological resources. Coastal countries also hold their territorial rights. The sovereign rights apply to the territories of the coastal countries, measured from the low tide base of the states concerned as far as 12 miles. The parties from other territories entering the territories of others must abide by the law of the coastal country visited according to the rules set forth in the international law of the sea or UNCLOS 1982. This regulation was made to prevent any violations of other countries and they are required to obey the regulation. This is obvious in the case of the vessel entering the territory of Indonesia and hitting another vessel, and it requires the country concerned to be responsible for this collision since it damages the property of another country. This violation is punishable under Article 74 UNCLOS 1982, requiring the country concerned to get approval and to be cooperative when a similar event takes place between the two states in the territory of north Natuna. Keywords: authority of coastal countries, territorial boundaries, vessel collision, responsibility