PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGATURAN KEDAULATAN TERHADAP PROPERTI DI LUAR WILAYAH NEGARA - Muhammad Zihad Sulthan Alfari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Zihad Sulthan Alfari, Ikaningtyas, Yasniar Rachmawati Madjid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zihadsultan@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengkaji mengenai pembekuan aset yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Bank Sentral Afghanistan sebagai bentuk pelanggaran asas kedaulatan. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh penggulingan pemerintahan Republik Islam Afghanistan yang digantikan oleh Emir Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. dan kekhawatiran Amerika Serikat jika aset bank sentral Afghanistan dimanfaatkan oleh Taliban. Atas kejadian ini Amerika Serikat membekukan aset yang dimiliki bank sentral Afghanistan “Da Bank of Afghanistan” yang ditaksir kurang lebih 7 miliar dolar Amerika Serikat dengan alasan agar aset yang dimiliki oleh bank sentral Afghanistan tidak disalahgunakan, kendati demikian pada kenyataannya masyarakat Afghanistan yang paling karena tindakan Amerika Serikat. Perekonomian Afghanistan sangat bergantung pada sumber dana yang berada di luar negeri, penulis menggunakan dua metode pendekatan penelitian hukum yakni pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang telah penulis himpun akan dianalisis menggunakan metode interpretasi dan penafsiran. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum seperti berbagai konvensi internasional seperti konvensi properti negara yang berada di luar negeri dan konvensi yang mengatur mengenai akibat hukum dari suksesi negara. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat. Afghanistan sebagai negara berdaulat yang memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum internasional berhak atas kepemilikan aset / properti yang berada didalam dan diluar wilayahnya aset yang berada diluar negeri merupakan perluasan negara itu sendiri. Pembekuan aset yang dilakukan oleh negara merupakan hal yang dapat dilakukan namun sangat terbatas seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Tindakan Amerika Serikat melanggar asas Kedaulatan karena mencegah pemerintah baru Afghanistan untuk mengakses kekayaannya yang berada diluar wilayahnya Kata Kunci: Pelanggaran Asas, Kedaulatan, Pembekuan Aset, Bank Sentral ABSTRACT This research studies the frozen asset of the Central Bank of Afghanistan by the US as a violation of the sovereignty principle. This issue departed from the coup against the Islamic Republic of Afghanistan, replaced by the Islamic Emirate of Afghanistan, the Taliban. This has raised concern for America regarding the likelihood of the use of the asset by the Taliban. Due to this concern, the US decided to freeze the asset of Da Bank of Afghanistan, valuing about USD 7 billion with the expectation that the asset is not misused. This measure, however, has left an impact on Afghanistan, considering that the economy of this country heavily relies on foreign financial resources. This research employed case and statutory approaches. The research data collected were analyzed and interpreted. The data involved international conventions such as the convention on state property in another country and the convention governing the legal consequences of the succession of states. The research results reveal that Afghanistan as a sovereign country with its full capacity as the subject of international law has the right to asset/property ownership within or outside the asset territory existing in another country as the extension of its area. The frozen asset done by the state is possible but restricted to the matter as explained in this research. The measure taken by the US is regarded as violating the sovereignty principle since it prevents the new government of Afghanistan from accessing assets outside its territory. Keywords: violation of principle, frozen asset, Central Bank