PENGATURAN MENGENAI PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN INGGRIS) - Yasmin Farah Azizah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Yasmin Farah Azizah, I Nyoman Nurjaya, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: yasminfarah@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan mengenai penempatan narapidana transgender di dalam Lembaga Pemasyarakatannya, terlepas dari kenyataan bahwa narapidana transgender ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sejauh ini, peraturan mengenai penempatan narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mana narapidana hanya digolongkan sebagai laki-laki dan perempuan saja. Hal ini berbeda dengan Inggris, yang pada tahun 2020 kemarin mengeluarkan peraturan yang berjudul The Care and Management of Individuals who are Transgender, yang mengatur mengenai prosedur penempatan narapidana transgender di dalam Penjaranya. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Apa urgensi peraturan penempatan khusus untuk narapidana transgender di Indonesia? dan (2) Bagaimana pengaturan penempatan narapidana transgender di Inggris? Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh jawaban bahwa urgensi pengaturan mengenai penempatan narapidana transgender di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah serta menghindari diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap narapidana transgender, untuk keamanan narapidana lain, untuk memelihara kesehatan psikis narapidana transgender, dan mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, narapidana transgender di Inggris pada awalnya memang ditempatkan sesuai berdasarkan jenis kelamin yang diakui oleh hukum, namun narapidana transgender memiliki kesempatan seluas-luasnya dan tidak harus diakui oleh hukum terlebih dahulu untuk dapat mengakui statusnya sebagai seorang transgender kepada petugas Penjara. Narapidana transgender diharuskan untuk menunjukkan dan menyediakan bukti yang dapat membuktikan status transgendernya sebelum dilakukan Local Transgender Case Board, yang merupakan sebuah pertemuan untuk merencanakan perawatan dan pengelolaan narapidana transgender di Penjara yang ditempatinya sekarang. Namun, jika dipandang perlu untuk memindahkan narapidana transgender ke Penjara yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diakui oleh hukum, maka harus diadakan Complex Transgender Case Board, yang dalam pertemuannya melibatkan pihak-pihak di Penjara yang akan ditempati oleh narapidana transgender serta merencanakan perawatan dan pengelolaan narapidana transgender di Penjara yang baru. Terhadap perkembangan narapidana transgender, akan dilaksanakan Local Transgender Review Board. Atas hasil keputusan case board-case board ini, narapidana transgender dapat mengajukan keluhan apabila tidak setuju. Kata Kunci: Penempatan Narapidana Transgender, Urgensi, Perbandingan, Undang-Undang Pemasyarakatan, The Care and Management of Individuals who are Transgender ABSTRACT This research departs from the absence of chambers in correctional departments in Indonesia to house transgender inmates. So far, according to the regulations concerning inmate placement, inmates are often placed based on whether they are male or female. Unlike Indonesia, England enforced the Regulation called The Care and Management of Individuals who are Transgender, governing the procedures of placing transgender inmates in prisons. Departing from this background, this thesis aims to investigate: (1) what is the urgency in placing transgender inmates in separate chambers in Indonesia? And (2) how is this specific placement of transgender inmates regulated in England? This is normative legal research employing statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed based on systematic and comparative interpretations. The research results conclude that the urgency of the regulation regarding the placement of transgender inmates in correctional departments in Indonesia is intended to give legal protection and to prevent any likelihood of discrimination and sexual harassment against transgender convicts, guarantee the safety of other inmates, maintain the psychological health of transgender inmates, and foster training program in the departments. Moreover, transgender inmates still have unlimited freedom to get their status as transgender recognized by prison wardens although their status is not specified in the law. In this case, the transgender inmates have to show proof of their transgender status to allow the Local Transgender Case Board to take place. This board is intended to plan care and management for transgender inmates in prisons. However, if it is deemed necessary to transfer transgender inmates to the chamber not representing their status, Complex Transgender Case Board needs to be taken into account, where there are some questions raised. This case board requires the meeting of the parties in the prisons concerned and planning of care and management of transgender people in a new prison. Furthermore, the Local Transgender Review Board will have to take place to supervise the development happening among transgender inmates. Following the decision of these case boards, transgender inmates could raise grievances for their disagreement. Keywords: Transgender inmate placement, Urgency, Comparison, Corrections Law, Care and Management of Individuals who are Transgender