PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI - Caecilia Noventia Hari Suriyono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Caecilia Noventia Hari Suriyono, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: noventiaharison@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengkaji mengenai pembebanan hak tanggungan atas tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan pemberian pinjaman di Koperasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 15 ayat (4) UUHT menyebutkan bahwa SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum didaftarkan harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan jangka waktu tiga bulan. Namun pada prakteknya hal tersebut tidak dapat dilakukan seperti yang terjadi pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup yang terdapat 84 kasus pembebanan hak tanggungan dengan tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan. Jangka waktu tiga bulan tersebut tidak cukup karena proses pendaftaran tanah memerlukan waktu lebih dari tiga bulan disertai dengan kendala yang memperlambat proses penerbitan sertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan pemberian pinjaman dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh termasuk bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menghasilkan jawaban atas permasalahan untuk memperoleh kesimpulan. Penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanan pembebanan hak tanggungan dengan jaminan berupa objek tanah yang belum terdaftar di Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup tidak berjalan sesuai dengan norma. Hambatan yang terjadi dalam proses pembebanan hak tanggungan dengan tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan dikelompokan menjadi dua yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Upaya yang dilakukan adalah menghadirkan kembali debitor dihadapan Notaris untuk memperbaharui SKMHT yang sudah jatuh tempo. Kata Kunci: Hak Tanggungan, SKMHT, Tanah Belum Terdaftar ABSTRACT This research studies the imposition of the responsibility of unregistered mortgage right of land as an object of security for a loan provided by a cooperative. This research departed from the provision of Article 15 Paragraph (4) of the Mortgage Right Law, implying that the Authorization of Mortgage Right regarding the right to land registered must be followed by the issuance of a mortgage right deed within three months. However, it cannot be done in Kolese Santo Yusup Credit Cooperative, where there are 84 cases of imposition of responsibility of mortgage right not registered as an object of security. The three-month period is not adequate recalling that land registration takes more than three months and there are probably some other impeding factors in the process. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The research materials consisted of primary and secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The research results reveal that the imposition of this responsibility as elaborated above is not implemented based on the norm in Kolese Santo Yusup Credit Cooperative. The impeding factors include both juridical and non-juridical aspects. The possible solution is by setting a meeting between the debtor concerned and a notary to renew the overdue Authorization of Mortgage Rights. Keywords: mortgage right, authorization of mortgage right (SKMHT) unregistered land