PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MALANG (Studi di Kanwil DJP Jawa Timur III) - Fat-hi Nu’man Barik (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Fat-hi Nu’man Barik, Sudarsono, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: fathinumanbarik@student.ub.ac.id ABSTRAK Salah satu permasalahan di masa pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 ialah turunnya roda perekonomian di Indonesia, dampak dari pandemi tersebut mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan nya dikarenakan regulasi atau peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk bekerja di dalam rumah atau work from home untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akibat dari regulasi itu, banyaknya suatu perusahaan yang usahanya tidak maksimal sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar atau memberi penghasilan kepada pegawainya, maka dari itu suatu perusahaan tersebut terpaksa mengurangi jumlah atau memutus hubungan kerja pegawainya. Hal menyulitkan juga di alami oleh pihak pegawainya, yang mana jika suatu perusahaan yang usahanya tidak maksimal maka perusahan terpaksa juga mengurangi penghasilan pegawainya, penghasilan yang menurun tersebut juga belum dikurangi untuk membayar pajak penghasilan. Hal tersebut mengakibatkan pegawai merasa kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini. Dari permasalahan yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan tentang pemberian fasilitas insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau disingkat PPH 21 (DTP). Dari fasilitas tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP di kota Malang melakukan suatu sosialisasi untuk menggencarkan fasilitas tersebut kepada wajib pajak yang akan mengajukan insentif PPH 21 tersebut. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengatur bahwasanya insentif tersebut diperuntukkan oleh wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu agar untuk bisa mendapatkan insentif PPH 21 (DTP). Maka dari itu judul dari penelitian penulis ialah “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Malang (Studi Di Kanwil DJP Jawa Timur III)”. Penulis ingin menyampaikan bahwa bagaimana dengan proses dari pelaksanaaan insentif PPH 21 (DTP) tersebut melalui PMKRI Nomor 9 Tahun 2021, serta apa saja hambatan-hambatan dalam mengajukan insentif PPH 21 (DTP) tersebut. Kata Kunci: Insentif, Pajak Penghasilan pasal 21 (DTP), Covid-19 ABSTRACT Covid-19 has affected the economy of Indonesia and lots of people have lost their job or at least most of them have been forced to work from home to hamper the spread of the virus. Following this regulation, lots of companies have also suffered, struggling to pay their employees and resulting in layoffs. In a more lenient impact, employees have to have their salary cut, so they only receive smaller amounts of their salaries and they have to get their salaries even smaller after being deducted for tax. Departing from all these issues, the government made and has enforced the policy regarding income tax incentive of Article 21 that is covered by the government; it is commonly known as PPH 21 (DTP). With this facility, the regional office of the Directorate General of Taxation in Malang city has introduced this program to all taxpayers planning to apply for the incentive of PPH 21. However, the Regulation of Finance Minister Number 9 of 2021 concerning Tax Incentives for Taxpayers only applies to certain taxpayers, and from this point the topic of this research departs. Specifically, this research aims to investigate how the process of the implementation of the incentive of PPH 21 (DTP) takes place under the Regulation of Finance Minister Number 9 of 2021 and what impeding factors exist in the process of the application of the incentive PPH 21 (DTP). Keywords: Incentive, Income Tax Article 21 (DTP) , Covid-19