PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DI KABUPATEN KEDIRI DALAM MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN HUKUM (STUDI SATLANTAS POLRES KEDIRI PADA TAHUN 2021/2022) - Megantara Bima Aji (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Megantara Bima Aji, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: megantarabimaaji@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui penerapan elektronik tilang terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kediri dan menganalisis faktor dan kendala tindakan kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap penerapan tilang elektronik yang menjamin asas keadilan hukum. Dalam hal penegakan Lalu Lintas atau penindakan tilang merupakan kewenangan dari kepolisian lalu lintas. Kepolisian telah melakukan terobosan dalam tilang yaitu tilang elektronik yang bertujuan mempermudah masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran ketertiban lalu lintas untuk dapat tidak hadir dalam persidangan, serta dalam melakukan transaksi pembayaran tilang lantaran pembayaran dapat dilakukan melalui bank. Dalam penerapannya tilang elektronik tidak efektif dalam mewujudkan asas keadilan hukum, penilaian tidak efektif merujuk pada beberapa faktor yaitu undang-undang, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan sehingga tidak terwujudnya keadilan korektif yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier, teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi, internet. Kata Kunci: Penerapan, Penegakan Hukum, Elektronik Tilang, Keadilan Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the awareness and compliance of the people through the implementation of e-tickets for traffic and road transport in the Regency of Kediri and impeding factors of the action taken by the police in law enforcement regarding electronic ticket over traffic offenses to assure the principle of legal justice. Issuing traffic offense tickets is within the authority of the police, and e-ticket is a breakthrough aiming to ease the offenders over the traffic violations they commit, where they are not required to be present in court. Moreover, e-tickets allow offenders to pay the fines via bank transfer. However, e-tickets are seen as ineffective in enforcing the law in terms of several factors such as laws, law enforcement, facilities, the members of the public, and culture, and this inappropriateness fails to enforce corrective justice intended to correct unfair conduct that affects the balance between what to give and what to receive between two parties. This research employed socio-juridical methods with primary, secondary, and tertiary data obtained from observation, interviews, documentation, and the Internet. Keywords: implementation, law enforcement, electronic ticket, legal justice