THE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT OF THE PERI-URBAN INTERFACE WITHIN THE INTERGOVERNMENTAL COOPERATION FRAMEWORK - Hendrowati, Agustina Ratri (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2013)
Abstract: The Infrastructure Management of The Peri-Urban Interface Within The Intergovernmental Cooperation Framework. Urban sprawl in peri-urban more likely brings the consequences of ineffective and inefficient urban basic infrastructure provision. As a result cities need an approach of urban basic infrastructure provision to meet the effective urban governance, particularly by boosting intergovernmental cooperation. The purpose of this study is to provide a new look at the formation of an intergovernmental cooperation based on local characteristics by applying analytical hierarchy process (AHP). Research findings indicate that the combined judgment resulted that the most important problems in urban basic infrastructure provision in PUI is regulatory. Furthermore, the combined judgment showed that the most importat sector to be prioritized in urban basic infrastructure provision is road and public transportation, while the most influencing factor to be considered in cooperative scheme is clear horizontal accountability. The final finding of the study based on overall judgments made ââby informants is "Joint Development". Â  Keywords: infrastruktur Management, intergovernmental Â  Abstrak: Manajemen Infrastruktur Peri-Urban Dalam Rangka Kerja Sama Antar Daerah. Pertumbuhan kota yang tidak teratur (urban sprawl) di wilayah peri-urban berdampak pada inefisiensi dan ketidakefektifan penyediaan infrastruktur perkotaan, sehingga kota memerlukan pendekatan yang dapat memecahkan permasalahan dalam penyediaan infrastruktur yang komplek sesuai dengan prinsip urban governance. Salah satu pendekatan tersebut adalah kerjasama antar pemerintah daerah yang bersebelahan. Studi ini mengkaji pembentukan kerjasama antar daerah berdasarkan karakteristik lokal dengan mengaplikasikan analytical hierarchy process (AHP) untuk menginvestigasi tingkat kepentingan masing-masing elemen di tiap level, yang meliputi problem, sektor, faktor yang berpengaruh, serta bentuk dari kerjasama antar daerah. Temuan studi mengindikasikan bahwa regulasi merupakan problem yang paling berpengaruh di PUI, sedangkan sektor yang paling memerlukan penangananan adalah jalan dan transportasi publik. Faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan kerjasama antar daerah adalah akuntabilitas yang jelas. Sedangkan bentuk kerjasama adalah Joint Development. Berdasarkan temuan studi, direkomendasikan bahwa joint development diinisiasi dengan prinsip-prinsip tata kelola perkotaan (urban governance). Â  Kata Kunci: manajemen infrastruktur, kerja sama antar daerah