PERENCANAAN BERGARANSI SEBAGAI EPISTEMOLOGI ALTERNATIF TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF - Hastiyanto, Febrie (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2013)
Abstraksi: Perencanaan Bergaransi Sebagai Epistemologi Alternatif Teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Perencanaan pembangunan di tanah air dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up) dan partisipatif secara komplementer. Namun pada praktiknya masing-masing pendekatan seringkali diimplementasikan secara tidak proporsional. Pendekatan partisipatif yang menjaring aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kerap diabaikan sehingga menguatkan apatisme publik dalam proses perencanaan pembangunan. Agar partisipasi publik tidak diabaikan, di Kabupaten Tegal telah diinisiasi Perencanaan Bergaransi; perencanaan yang menjamin hasil-hasil Musrenbang yang dilakukan secara partisipatif untuk dialokasikan atau dilaksanakan sesuai kriteria tertentu. Dari kajian yang dilakukan diketahui bila setelah Perencanaan Bergaransi diinisiasi, respons positif masyarakat semakin menguat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, Perencanaan Bergaransi pun tidak luput dari kritik, diantaranya desain perencanaan, ruang lingkup kewenangan kegiatan (project), representasi peserta Musrenbang hingga aktor pelaksana kegiatan (project). Kata kunci: perencanaan, pembangunan, bergaransi, partisipasi, musrenbang. Abstract: Alternative Planning Theory Epistemology warranty as Participatory Planning. Development planning in this country has been done by the technocratic, political, top-down, bottom-up and participative approach as complementary. In practice, each approach is often implemented disproportionately. Participatory approaches that capture the aspirations of the people through the Development Planning Forum (Musrenbang) is often ignored, thus public apathy strengthens in development planning process. So that public participation grows in Tegal regency it has initiated Warranty Planning; that guarantee the results conducted in a participatory planning forums to be allocated or implemented according certain criteria. From this study known that after the Warranty Planning was initiated, a positive public response has intensified to engage in the development planning. However, Warranty Planning is not immune from criticism, including planning design, the scope of project authority, representation of Musrenbang participants, and the actors in project implementation. Keywords: planning, development, warranty, participation, development planning forum.