Agama dan Politik - Abdul Muis Naharong (Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 1993)
Hubungan agama dengan politik atau hubungan agama dengan negara adalah suatu topik yang banyak diperbincangkan oleh para sarjana di Barat dan Timur selama dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa peristiwa penting yang terjadi dibeberapa tempat di belahan bumi ini, di antaranya adalah revolusi Iran, suatu revolusi yang digerakkan oleh keyakinan agama (Shi'ah) dan dipimpin oleh seorang Ayatullah (Khomeini), dan timbulnya gerakan fundamentalisme di dalam berbagai agama. Dari kedua peristiwa atau gerakan tersebut, ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu apa yang sering disebut dengan istilah "politisasi agama". (Robertson, 1989: 11) Hal ini nampak pada meningkatnya perhatian yang diberikan oleh kelompok-kelompok keagamaan terhadap issu-issu negara atau pemerintahan, dan meningkatnya minat mereka untuk mengatur negara atau pemerintahan tersebut berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Mereka berusaha membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program yang menurut mereka, dijiwai oleh ajaran-ajaran agama mereka. Fenomena ini tentu saja bertentangan dengan paham yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Barat, yaitu agama dan politik atau negara harus dipisahkan (suatu pemikiran yang sekularistik). Bagi mereka agama adalah urusan pribadi, non politik, berkenaan dengan masalah ketuhanan, yang sakral dan supernatural, sedang politik itu berhubungan dengan masalah-masalah duniawi, yang profane dan temporal.