Kesepakatan Antarnegara terkait Pelanggaran Pelecehan oleh Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wilayah Konflik - Ade Arya Yunissa (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 2022)
The United Nations (UN) is an international organization formed with the mission to maintain world peace. The United Nations was formed in the hope of avoiding the possibility of aworld war such as the first world war and the second world war. One of the efforts made by The United Nations in carrying out its missoon is to place UN Peacekeepin Forces in conflict areasor countries. In placing peacekeepers, The United Nations has regulations that regulate the rights and obligations of UN Peacekeepers stationed in the territory of countries experincing conflict. With the regulations governing the rights and obligations of UN peacekeepers, all form of actions taken by these troops have been regulated based on an agreement between the sending country and the receiving country. But often, these regulations are one sided and tend to protect all troop actions, whether right aor wrong.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan misi untuk menjaga perdamaian dunia. PBB dibentuk dengan harapan menghindari kemungkinan terjadinya perang dunia seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Salah satu upaya yang dilakukan PBB dalam menjalankan misinya adalah dengan menempatkan Pasukan Perdamaian PBB di wilayah atau negara yang berkonflik. Dalam menempatkan pasukan perdamaian, PBB memiliki regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di wilayah negara yang sedang mengalami konflik. Dengan adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pasukan perdamaian PBB, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pasukan tersebut telah diatur berdasarkan kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima. Namun seringkali, regulasi tersebut bersifat berat sebelah dan cenderung melindungi segala tindakan pasukan baik benar ataupun salah.