Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis TerhadapPeran Serta Orang Tua danPeningkatan Prestasi Sekolah di Kabupaten Pemalang - Agus Setio Widodo; Khaerudin Khaerudin; Fizar Fizar (INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN, 2020)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun kenyataanya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah- sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.kajian ini meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Namun demikian Dana BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sehingga penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkandaftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.