IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PENGEMBANGAN USAHA - Mayrani, Rizca; Martoyo, Martoyo; Martinus, Martinus (PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 2021)
Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau penjabat-penjabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. ImplementasiPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 TentangPenyelenggaraanPeternakan dan Kesehatan Hewandalamfasilitasipembentukankawasanpengembanganusahasebagaiupayameningkatkanmutupanganasalhewan, meningkatkanketersediaanbahanpanganasalhewan yang amansehatutuh dan halal, sertameningkatkanperanpemerintahdalamfasilitasipembentukankawasanpengembanganusahadibidangpeternakansapipotong di Kota Pontianak. Penelitianinidilakukan di DinasPanganPeternakan dan Perikanan Kota Pontianak. Metodepenelitianiniadalahpenelitiankualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalahobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkananalisa data dilakukansecaradeskriptif. Penelitianinimengkajipenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewan dan faktor-faktor yang mempengaruhiimplementasikebijakanpemerintah Kalimantan Barat dalampenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewan yang ada di Kota Pontianak. Hasil penelitianinimenunjukanpelaksanaanimplementasipenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewandalamfasilitasipembentukankawasanpengembanganusaha di Kota Pontianak Tahun 2018-2019 telahterlaksanasecaraefektif dan baik, terbuktidariaspekcapaianimplementasi dan faktorpendukungtercapainyaimplementasimenunjukkanPemerintah Kota Pontianak â€œberhasilâ€ dalampenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewansertafasilitasipembentukankawasanpengembanganusaha.Â