Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Warga Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja - Sapto Hermawan; Dimas P. Setyo Wibowo (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2023)
This study aims to analyze the characteristics of certificates of ownership of flats owned by foreign citizens and its implementation as regulated under the Job Creation Law from a social justice perspective. This article uses normative legal research methods. The sources of data used are secondary sources of data which include primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is carried out by means of a literature study. The analysis of legal materials used is carried out prescriptively through a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that the characteristics of flat ownership certificates by foreign nationals are regulated in the Basic Agrarian Law whose regulation cannot be separated from the principle of land attachment, besides that it is also regulated in the Law on Flat Units. The implementation of certificates of ownership rights to apartment units built on state land for foreign nationals as regulated by the Job Creation Law is not in accordance with the principle of fair distribution of land.Key Words: Right of ownership for flats; foreign citizens; land policy AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh warga negara asing dan implementasi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bagi warga negara asing sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif keadilan sosial. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan dilakukan secara preskriptif melalui melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh warga negara asing diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari asas perlekatan tanah, selain itu juga diatur dalam Undang-Undang tentang Satuan Rumah Susun. Implementasi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah negara bagi warga negara asing sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip pendistribusian tanah yang berkeadilan.Kata-kata Kunci: Hak milik satuan rumah susun; warga negara asing; kebijakan pertanahan