Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Jawa-Bali (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/Pn.Kng) - Ferdinan Wahyu Puji Saputro (Verstek, 2022)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus pidana denda pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan ini dapat dimaknai tidak menerapkan prinsip ultimum remedium yang sebaiknya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu seperti pengggunaan sanksi administrasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.Kata kunci: Ultimum Remedium; Pertimbangan Hakim; Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-BaliAbstract: This research is aimed to acknowledge the implementation of ultimum remedium principles in the case of the violation in public activities restriction (PPKM) on the island of Java-Bali and this research is pursposedly arranged to find out the compatibility of the judge's consideration in deciding the criminal fine for the violation of PPKM policy in Java-Bali based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in conjuction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows the decision can be interpreted as not applying the principle of ultimum remedium which should be resolved in the use of administrative penalties. The judge's consideration in imposing a fine for the case of violating the PPKM policy on the island of Java-Bali is in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the judge has considered two valid evidence, witness statements, defendant statements, and evidence in which the judge obtained the conviction that the defendant was found guilty and committed a criminal offense against the Java-Bali PPKM policy.Keywords: Ultimum Remedium; Judge’s Consideration; Violation of PPKM Policy in Java- Bali