TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK ATAS PERALIHAN TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN WARISAN (Lex Jurnalica, 2022)
AbstractAccording to Article 830 of the Civil Code "Inheritance only occurs because of death", and according to Article 832 of the Civil Code, heirs are divided into 4 groups, inheritance which is divided into land and buildings will incur costs in the transition process. The formulation of the problem is as follows: 1) Are the Land and Buildings obtained by the heirs included in the tax object? and 2) What is the procedure for calculating taxes on the transfer of land and buildings due to inheritance? The research method used is normative law with descriptive analysis. The results of the research that have been carried out are as follows: 1) Based on Article 4 Paragraph (3) of Law Number 36 of 2008, inheritance in the form of Land and Buildings received by the heirs is not a Tax Object. So that the addition of wealth caused by inheritance will not become income for the heir and will not be calculated in the Income Tax (PPh) payable and 2) That based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-20/PJ/2015, the heirs are given the right to file a Certificate of Free Income Tax on the assets to be received, so that the heirs only need to pay the Acquisition Fee for Land and Building Rights as a result of inheritance in accordance with the provisions in PP No. 111 of 2000 wherein the heirs are given a 50% reduction facility from the outstanding BPHTB. Keywords: Inheritance, Taxation, Customs on Acquisition of Land and Building Rights. AbstrakMenurut Pasal 830 KUHPerdata “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”, dan menurut pasal 832 KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, warisan yang terbagi berupa tanah dan bangunan akan menimbulkan biaya dalam proses peralihannya. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apakah Tanah dan Bangunan yang diperoleh ahli waris termasuk objek pajak? dan 2)Bagaimana tata cara perhitungan pajak atas peralihan tanah dan bangunan akibat waris? Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tersebut, warisan berupa Tanah dan Bangunan yang diterima oleh ahli waris bukan merupakan Objek Pajak. Sehingga atas penambahan kekayaan yang disebabkan oleh warisan tidak akan menjadi penghasilan bagi pewaris dan tidak akan diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dan 2) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-20/PJ/2015, para ahli waris diberikan hak untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas aset yang akan diterimanya, sehingga ahli waris cukup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan akibat warisan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 111 Tahun 2000 yang dimana para ahli waris diberikan fasilitas pengurangan sebesar 50% dari BPHTB terhutang. Kata kunci : Warisan, Perpajakan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.