IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURABAYA (Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa, 2022)
The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 year 2014, Governors and Regents , Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliement members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliement where there are still many Parliement members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. Keywords: Implementation; Policy; Regional Government Abstrak Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan - perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Surabaya dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.