PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn) - CANDRA SETYO PERDANA PUTRA (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait pemutusan perjanjian secarasepihak oleh pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jasakonstruksi. Dalam proses pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan oleh pihak penggunajasa menimbulkan permasalahan, seperti tindakan pemutusan perjanjian pemboronganpekerjaan secara sepihak dirasa merugikan pihak penyedia jasa konstruksi, serta sengketapemutusan perjanjian yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui apakah pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah KotaMadiun selaku pihak Pengguna Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku di indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalammemutus perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait pemutusan perjanjianpemborongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metodependekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwapemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan secara sepihak oleh pihakPengguna Jasa Konstruksi tidak memenuhi peraturan perundangan terkait dengan perjanjianjasa konstruksi yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 124 PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian disempurnakan padaPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi. Yang menerangkan bahwa perjanjianpemborongan tidak berlaku surut. Sehingga pihak pengguna jasa tidak dapat memutuskontrak apabila kontrak ditandatangani sebelum adanya pengenaan sanksi daftar hitam.Terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri KotaMadiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn, dasar pertimbangan yang digunakan hakim tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi yang berlaku diIndonesia. Seharusnya perjanjian tidak dapat diputus secara sepihak karena penandatanganankontrak pemborongan pekerjaan dilakukan sebelum adanya sanksi daftar hitam. Sehinggapihak penyedia jasa memiliki hak untuk tetap melanjutkan pekerjaan konstruksi sebagaimanayang telah tercantum di dalam kontrak.Kata Kunci : Pemutusan Perjanjian, Pemborongan Pekerjaan, Pengadaan Barang /Konstruksi