PERUMUSAN KEMBALI NORMA KEJAHATAN POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN HUKUM - Gita Gianty Octavia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kebutuhan negara. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi, tidak dilakukan Ekstradisi terhadap kejahatan politik. Meski menggunakan istilah kejahatan, hampir seluruh negara sepakat untuk tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik. Namun, baik Bab Ketentuan Umum, penjelasan dari pasal 5 UU Ekstradisi sampai hukum positif Indonesia tidak menyebutkan definisi dan klasifikasinya dengan jelas. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan kejahatan politik sehingga menyumbang kekaburan norma dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Dalam rangka memahami rumusan mengenai apa yang dimaksud sebagai kejahatan politik, makna yang sebenar-benarnya dari kejahatan politik di Indonesia perlu diketahui. Selanjutnya dirumuskan kembali sebagai upaya kepastian hukum.Kata Kunci : Perumusan Norma, Kejahatan Politik, Ekstradisi