Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo) - 105120103111004, DWINDA MAYRIZKA (Jurnal Mahasiswa Sosiologi, 2015)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Karena kesulitan itu, maka banyak penyandang disabilitas yang menganggur sehingga berakibat juga pada rendahnya kesejahteraan mereka. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas, yang mana kegiatan ini didasarkan pada adanya kebijakan-kebijakan. Oleh karenanya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo, dan 2) bagaimana kesadaran penyandang disabilitas setelah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan tentang hubungan antara struktur dengan praktik sosial agen serta konsep kesadaran. Hubungan antara struktur dan agen ini menggunakan analisis dimensi struktural (S-D-L). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo karena banyaknya industri yang memperbesar peluang penyandang disabilitas bekerja di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola dimensi struktural dari kebijakan tersebut adalah legitimasi-dominasi-signifikasi. Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan maksimal. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan kebijakan pemberdayaan melalui program kegiatan pelatihan keterampilan, namun nyatanya tidak sepenuhnya terbukti mampu memberdayakan penyandang disabilitas. Kebijakan pemberdayaan berjalan timpang satu arah karena peran pemerintah yang lebih dominan mengatur masyarakat. Selain itu, pelatihan ini menimbulkan kesadaran praktis dan diskursif di diri peserta pelatihan sehingga mengindikasikan bahwa pelatihan keterampilan tersebut terbukti tidak sepenuhnya mampu memberdayakan penyandang disabilitas yang menjadi peserta pelatihan tersebut. Kata Kunci: dimensi struktural; kebijakan; kesadaran; pelatihan keterampilan