PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KEPITING BERTELUR DI BALIKPAPAN - Ricky Kristian; Samuel Ronaldo Marpaung; Ghada Purnama Sulistyono (LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 2022)
Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia saat ini telah menghadapi banyaknya penyelundupan perikanan terlebih benih kepiting dan lobster. Hal ini dapat mengakibatkan ekosistem kepiting dan lobster terancam oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab telah menyelundupkan ke luar negeri. Pelarangan pengiriman kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perikanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan kepiting bertelur di kota balikpapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Kata Kunci : Perikanan, Kepiting Bakau, Penyelundupan.