GAGASAN HUKUM PENERTIBAN SISTEM VALIDASI NIKAH - AHMAD HENGKY (Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 2022)
Tujuan Pasal 5 PMA No 20 tahun 2019 adalah untuk tertib administrasi. Namun masih menimbulkan beragam kreativitas masing-masing PPN juga masih ditemukan adanya praktek manipulasi data nikah oleh calon pengantin. Fokus penelitian ini adalah pengaturan validasi nikah perspektif teori keberlakuan hukum dan gagasan penertiban sistem validasi nikah perspektif teori pembangunan hukum dan konsep tabayyun. Penelitian lapangan yang bersifat empiris-normatif ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.Hasil penelitian: (1)Pengaturan validasi nikah secara yuridis termaktub pada Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 junto Pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019. Secara filosofis agar tertib administrasi.Namun secara sosiologis menimbulkan beragam kreativitas PPN dan adanya manipulasi data nikah. (2) Penertiban sistem validasi secara Substance diperlukan pembaharuan Pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019 dengan memperhatikan pada kerjasama lintas sektoral. Segi structure, mengembalikan eksistensi P3N dengan menghilangkan wewenang dalam menikahkan. Komponen culture, reinterpretasi pemahaman PPN agar pemeriksaan dokumen nikah untuk kemaslahatan pernikahan jangka panjang. Konsep tabayyun, makna fatabayyanu Q.S. al-Hujurat ayat 6 mengamanahkan untuk memeriksa setiap kabar berita yang datang termasuk melakukan klarifikasi kepada RT/Lurah atas kevalidan data calon pengantin yang diberikan. The purpose of Article 5 PMA No 20 of 2019 is for orderly administration. However, it still gives rise to a variety of creativity from each VAT and there are still practices of manipulating marriage data by prospective brides. The focus of this research is the regulation of marriage validation from the perspective of the theory of law enforcement and the idea of controlling the marriage validation system from the perspective of legal development theory and the concept of tabayyun. This empirical-normative field research uses a qualitative method with a statutory, conceptual. The results: (1) The regulation of legal marriage validation is regulated in Article 2 of Law Number 1 of 1974 junto Article 5 PMA Number 20 of 2019. Philosophically, so that the administration is orderly. However, sociologically it creates various VAT creativity and manipulation of marriage data. (2) Substance control of the validation system requires the renewal of Article 5 PMA Number 20 of 2019 with due regard to cross-sectoral cooperation. In terms of structure, restore the existence of P3N by eliminating the authority to marry. The cultural component, reinterpreting the understanding of VAT so that the examination of marriage documents is for the benefit of long-term marriage. The concept of tabayyun, mandates to check every news that comes, including clarifying to the RT/Lurah on the validity of the data provided by the bride.