KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN LOLODA (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat) - Patty, Klemens (JURNAL EKSEKUTIF, 2015)
Kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat atau lebih dikenal dengan kesejahteraan sosial secara umum dapat dikatakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota yakni pemenuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda tidak hanya dari hal tersebut di atas tetapi juga dari aspek lain yang juga telah menjadi salah satu indikasi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda, yakni Pembangunan Jalan. Hal ini menjadi amat sangat penting sebab fungsi pembangunan jalan juga sangat besar cakupannya yang salah satunya adalah untuk mempercepat pelayanan publik juga mempercepat semua usaha masyarakat Kecamatan Loloda. Menyikapai hal tersebut, dibutuhkan peran sentral oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kesenjangan tersebut. Peran pemerintah daerah kemudian dianalogikan menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah, dan harapannya kebijakan yang akan dikeluarkan dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat kecamatan tersebut akan tetapi harapan tersebut masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya, sebab pembangunan jalan yang dilakukan belum secara keseluruhan menyentuh semua desa di Kecamatan Loloda. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat kecamatan loloda dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi kepada informan yang masing-masing terdiri dari Kabid Program dan Penataan Ruang PU dan PERUMAHAN, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskrptif. Dalam penelitaan tersebut terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni anggaran yang minim, bahan material yang sulit dijangkau, transportasi yang sulit, dan harga sembako yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat menyentuh seluruh masyrakat kecamatan Loloda. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.