FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN APBD DI KOTA MAKASSAR - A Rizal Rizal; Susalti Nur Arsyad; Masni Masni (SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 2022)
Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan fungsi   pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kota Makassar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terhadap Ketua Komisi C, Anggota Komisi C dan Staf Komisi C DPRD Kota Makassar serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang determinan dalam dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Makassar yaitu faktor yang terjadi di dalam lembaga dan di luar lembaga DPRD sendiri, keterbatasan kualitas Sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana. Tetapi untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kota Makassar memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang di optimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah.