RELASI KOMUNIKASI PADA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMPUAN DENGAN JABATAN PEMIMPIN - Maerel Dhalia Arumnisa; Hapsari Dwiningtyas Sulistyani; Wiwid Noor Rakhmad (Interaksi Online, 2022)
Sosialisasi peran gender di masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa lelaki harus menjadi pemimpin dalam hubungan personal kerap mengakibatkan tidak seimbangnya relasi komunikasi dalam proses pengambilan keputusan pada konteks hubungan personal. Bahkan, jika perempuan menempati jabatan pemimpin di ranah publik, masih terdapat narasi yang mendukung perempuan tersebut untuk tetap menjadi yang nomor dua dari pasangannya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi komunikasi yang terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam hubungan personal perempuan dengan jabatan pemimpin. Penelitian ini menjadikan pemimpin perempuan yang tengah menjalin hubungan personal dalam tahap berkencan (dating) sebagai fokus penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Interpretive Phenomenological Analysis (IPA). Terdapat dua teori yang digunakan sebagai panduan yaitu Dyadic Power Theory serta Knapp Stage Model of Relationship. Penelitian ini menemukan bahwa relasi komunikasi dalam proses pengambilan keputusan dapat berubah-ubah, Dominasi laki-laki dapat terlihat pada awal hubungan, untuk kemudian terjadi proses tarik-menarik yang menunjukkan upaya penolakan dari perempuan dalam penelitian ini terhadap dominasi pasangannya. Proses tarik menarik tidak terbatas pada proses adu argumentasi, namun juga strategi komunikasi afeksi yang dilakukan pemimpin perempuan sebagai strategi untuk tetap menjaga perasaan pasangannya, ketika hubungan personal mengarah ke pernikahan, terjadi proses dimana pemimpin-pemimpin perempuan ini menyerap narasi yang beredar di masyarakat bahwa secara esensial, jika sudah mengarah ke pernikahan, perempuan harus lebih mengikuti suaminya. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, terlepas dari telah terjadi perubahan di masyarakat, dimana perempuan dapat menduduki jabatan kepemimpinan di ranah publik, tetapi, di ranah privat pada konteks hubungan personal, bahkan pemimpin perempuan sekalipun masih harus berusaha untuk mendapatkan suara yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan dengan pasangannya.