ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH - Rosmaniar P Rosmaniar P (Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2012)
Pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya selaku daerah otonom dan sebagai badan hukum publik berhak dan berwenang untuk mempunyai harta kekayaan dan keuangan sendiri. Sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan titik sentral kemampuan dasar keuangan daerah, sedangakan sember-sumber lainnya sebagai pelengkap.Sehubungan dengan pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara menjadi dua Kabupaten yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No.8 tahun Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, maka keadaan sesungguhnya mengenai keadaan keuangan daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara diprediksi akan terpengaruh secara signifikan, efektivitas dan elastisitas.