PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Baiturrahman dan Kopelma Darussalam) - Muammar Hilmi Oetama (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2022)
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelenggaraan akuntabilitas pada Puskesmas Baiturrahman dan Kopelma Darussalam, upaya yang dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dapat berjalan dengan baik di setiap puskesmas. Teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini diantaranya teori implementasi kebijakan dan teori akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang merupakan sebuah metode untuk meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, sistem pemikiran maupun kelas pariwisata saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan serta  melukiskan secara rapi, faktual serta fokus terhadap fakta, sifat dan hubungan dalam kejadian yang di selidiki. Hasil penelitian menunjukkan belum terlaksananya akuntabilitas dengan baik di kedua Puskesmas tersebut seperti ketersediaan lahan parkir, lamanya waktu pelayanan dan juga sistem tata letak ruangan pelayanan yang menjadi tolak ukur dalam ketepatan waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dari pihak puskesmas diantaranya selalu melakukan evaluasi terhadap setiap laporan keluhan dari masyarakat terkait dengan kekurangan dalam pelayanan serta sarana prasarana yang ada di kedua puskesmas terkait . Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa kedua puskesmas untuk memperhatikan keluhan yang diberikan masyarakat secara lebih detail dan menyeluruh, kemudian untuk permasalahan lahan parkir diharapkan pihak puskesmas dapat melakukan perbaikan secepat mungkin agar keluhan masyarakat dapat teratasi dengan waktu yang cepat.