Studi Awal: Kesiapan Pemerintah Daerah Menghapus Merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil - Muhammad Yusup Hidayat; Melania Hanny Aryantie (Jurnal Ecolab, 2022)
Konvensi Minamata wajib dilaksanakan oleh negara-negara peratifikasi, termasuk Indonesia. Salah satu sektor prioritas target penghapusan penggunaan merkuri dan penambangan ilegal adalah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Studi-studi yang telah dilakukan didominasi oleh pemantauan kualitas lingkungan di lokasi tambang. Riset kebijakan untuk penilaian keberhasilan pemerintah daerah masih jarang, padahal pihak ini adalah penentu keberhasilan pencapaian target penghapusan merkuri di PESK tahun 2025. Penelitian deskriptif dilaksanakan tahun 2019-2020 di enam daerah terpilih. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi (pengetahuan) stakeholders terkait merkuri dan korelasinya terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penghapusan penggunaan merkuri di wilayahnya. Teknik pengumpulan data adalah survei secara purposive sampling, metode pemilihan respondennya adalah accidental sampling, berdasarkan kesediaan menjadi responden, dan arahan responden satu ke responden berikutnya. Hasil riset menunjukkan bahwa persepsi stakeholder terkait pengelolaan merkuri hanya lima variabel (B1, B2, B3, B4 dan B7) yang terkategorikan tahu hingga sangat tahu untuk seluruh kabupaten yang diujikan (LI - L6), serta satu variabel (B9) terkategorikan tahu di dua kabupaten (L2 dan L3), sisanya masih terkategorikan tidak tahu hingga ragu-ragu. Tingkat pengetahuan responden kurang berkorelasi dengan tingkat kesiapan pemerintah daerah yang masih rendah. Dari 19 variabel, hanya sembilan variabel yang mempengaruhi persepsi stakeholder terkait merkuri. Riset ini menyimpulkan bahwa stakeholder memiliki pengetahuan umum yang baik tentang merkuri, akan tetapi responden ragu-ragu akan kewajiban pemerintah daerah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sesuai amanat Perpes No. 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Responden kurang memperoleh informasi tentang keberadaan Komite Penelitian dan Pemantauan Merkuri dan keterlibatan Pemda didalamnya.