Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan - Fariaman Laia (JURNAL PANAH KEADILAN, 2022)
Tindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap yaitu unsur perbuatannya menjanjinkan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam menerapkan peraturan peraundang-undangan kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya.