PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK PANGAN HALAL - Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani (PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP, 2020)
Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan konsumen muslim mendapatkan haknya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Aspek kehalalan ini menjadi sangat penting artinya dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak konsumen muslim. Sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak konsumen muslim, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ternyata meskipun berkedudukan sebagai payung hukum, undangundang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai hak konsumen muslim. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Penelitian yuridis sosiologis adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang doktrinal dan bersifat empiris. Hadirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi solusi atas kebutuhan tersebut. Undang-undang ini meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha atau produsen pangan yang mengedarkan produknyadi Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.