PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI DESA TORONGREJO KOTA BATU - Susenohaji Susenohaji; Kariyoto Kariyoto; Amelia Ika Pratiwi (PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP, 2019)
Artikel ini adalah usulan konsep Pengabdian Masyarakat yang bertujuan menyusun dan mengembangkan model Sistem Manajemen Kelembagaan Desa Agro Wisata Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Metode kajian menggunakan participatory rural appraisal (PRA) dan Stakeholders Engagement Model (SEM) yang dilakukan selama 4 bulan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, identifikasi atas stakeholdersDesa Wisata mencakup yaitu Kepala dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Karang Taruna Desa, Kelompok PKK, dan Kelompok Sanggar Seni Desa. Kedua, pembagian peran secara umum adalah BadanUsaha Milik Desa (BUMDesa) berperan sentral sebagai manajer umum sistem manajemen kelembagaan Desa Wisata, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (principal), dan kelompokkelompok sosial masyarakat lain berperan sebagai pengelola destinasi (obyek) dan atraksi wisata di bawah koordinasi dan kendali BUMDesa. BUMDesa mengelola langsung Resto dan rest area dengan melibatkan kelompok PKK, Gapoktan mengelola agrowisata, Karang taruna mengelola wisata sumber air (rafting, dll), kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan kelompok sanggar seni mengelola atraksi seni dan budaya lokal bagi pengunjung. Ketiga, manajemen pelaporan dibangun dengan menempatkan BUMDesa sebagai entitas pelaporan, sedangkan kelompok masyarakat pengelola sebagai entitas keuangan dan akuntansi. Sistem manajemen kelembagaan Desa Wisata telah memenuhi 3 prinsip, pertama sistem kelembagaan Desa Wisata sudah efektif, efisien, akuntabel, dan terkendali. Kedua, pembagian peran dan tugas (job description) setiap kelompok sudah sesuai dengan kapabilitas masing-masing; dan ketiga, hubungan kerja antar kelompok sudah memenuhi jaminan keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan Desa Wisata. Model kelembagaan ini menjadi kunci penting dalam bekerhasilan dan keberlanjutan pengelolaan desa wisata yang paritispatif.