INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019-2021 - Ferica Christinawati Putri (JURNAL EKONOMIKA, 2023)
Pemberlakuan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual menuntut akuntabilitas dan transparansi pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia. Bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Daerah diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan Rasio Operasi dan Komitmen Layanan, Rasio Kelenturan Keuangan, Rasio Likuiditas Operasional, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek, dan Rasio Kemandirian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Operasi dan Komitmen Layanan setiap tahunnya mengalami penurunan, Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan kondisi keuangan yang baik dalam memenuhi belanja wajib, Rasio Likuiditas Operasional menunjukkan kemampuan organisasi dalam beroperasi dengan baik, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan total aset lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali sangat cukup untuk memenuhi kewajiban lancar, dan Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali kontribusi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Rasio A termasuk kategori baik dan Rasio B termasuk pada kategori tidak baik dalam mendanai aktivitas pemerintahannya.  Kata kunci : Kondisi Keuangan; Rasio Keuangan; Akuntabilitas