IMPLEMENTASI PELAYANAN TUNGGAL DENGAN SEPENUH HATI (PETUNG DADI) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK - Rachmanasuha, Hayla; Kurniawan, Badrudin (Publika, 2023)
Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berinovasi dalam rangka mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan sebuah pelayanan berbasis aplikasi yakni Pelayanan Tunggal Dengan Sepenuh Hati atau Petung Dadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketentuan pasal 18 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 tahun 2017 yang berisi tentang peraturan untuk mewujudkan, melaksanakan layanan implementasi e-Government dan smart city di Kabupaten Trenggalek. Aplikasi Petung Dadi ini diluncurkan dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sebagai upaya memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi secara efektif dan efisien juga informatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jan Merse yakni informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Petung Dadi menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari indikator informasi, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Isi kebijakan terkait penggunaan aplikasi Petung Dadi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diberlakukan. Dukungan masyarakat dalam implementasi Petung Dadi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan melalui partisipasi masyarakat dalam menggunakan pelayanan Petung Dadi. Namun masih perlu adanya pendekatan dan pemahaman kepada masyarakat. Sedangkan pada pembagian potensi dalam implementasi Petung Dadi dirasa sudah efektif. Hal tersebut terlihat dari alur koordinasi yang sesuai dengan Standar Operasi Kerja (SOP) pada masing-masing stakeholder. The Trenggalek Regency Government continues to innovate in order to make it easier for the community to reach publik services. Through the Department of Communication and Information, the Trenggalek Regency Government launched an application-based service, namely Pelayanan Tunggal Dengan Sepenuh Hati or Petung Dadi in accordance with Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) and the provisions of article 18 of Trenggalek Regent Regulation Number 24 of 2017 which contains regulations for realizing, implementing e-Government and smart city implementation services in Trenggalek Regency. The Petung Dadi application was launched with the aim of responding to needs of the community in an effort to provide convenience in administrative services in an effective and efficient manner as well as informative. The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The focus in this study uses the theory of policy implementation according to Jan Merse namely information, policy content, community support and potential sharing. The results showed that the implementation of Petung Dadi showed good results. From the information indicator, the delivery of information carried out by Department of Communication and Information is going well, but necessary to carry out a thorough socialization to the community. The contents of the policy regarding the use of the Petung Dadi application are carried out based on the applicable guidelines. Community support in implementing Petung Dadi is quite good, this is evidenced through community participation in using Petung Dadi services. However, there is still a need for an approach and understanding to the community. Meanwhile, the distribution of potential and the implementation of Petung Dadi is considered effective. This can be seen from the coordination flow in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) for each stakeholder.