STRATEGI TRANSFORMASI TATA KELOLA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPN) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG - Anhar Hadian; Deddy Mulyadi; Nita Nurliawati (Jurnal Media Administrasi Terapan, 2022)
Urusan kesehatan di Kota Bandung yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada pasal 99 tersebut perlu disikapi dengan cermat karena akan mengurangi jumlah SDM Dinas Kesehatan terutama SDM yang ada di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksana tata kelola PPNPN di Dinas Kesehatan Kota Bandung serta merumuskan strategi baru. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan metode wawancara dengan teknik analisis menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kendala dalam pelaksanaan tata kelola PPNPN diantaranya yaitu aturan hukum bagi PPNPN untuk mendapatkan status menjadi PPPK atau PNS belum berpihak kepada PPNPN karena belum mempertimbangkan masa kerja dan pengalaman kerja PPNPN. PPNPN tidak memiliki konsep pengembangan karier dan belum memiliki aturan baku dalam tata kelola penilaian kinerja sehingga masih bersifat subjektif. Jumlah PPNPN berkurang sedangkan Puskesmas Dinas Kesehatan membutuhkan SDM untuk melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, beberapa strategi tata kelola PPNP yang dapat diterapkan pada pelaksanaan tata kelola PPNPN di Dinas Kota Bandung adalah strategi Renewal dengan Pemberian Insentif Bagi PPNPN. Pengusulan pengembangan karier PPNPN berprestasi reframing, revitalization, renewal, tata kelola PPNPN dengan usulan aturan baku bagi PPNPN terkait penilaian kinerja dan penegakan disiplin. Seleksi PPNPN dapat menjadi PPPK atau PNS.