Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) - Essy Ayudyah Ningputri; Budi Santoso (Notarius, 2022)
AbstractImplementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in practice often experiences obstacles or problems, so the National Land Agency (BPN) is obliged to take responsibility for these problems and constraints. The research method used in this journal is normative research. The results of the discussion of this journal, namely the implementation of PTSL in practice there are obstacles or problems related to the collection of juridical data and physical data in the village concerned and measurement errors in land parcels, the responsibility of BPN is related to measuring errors in land parcels, namely by canceling the title certificate and re-measuring. , whereas related to the constraints of collecting physical and juridical data is the responsibility of the local village adjudication committee. The conclusion from this journal is that BPN's responsibility in implementing PTSL is limited to problems due to errors from the adjudication committee from BPN office employees such as errors in measuring land boundaries, and the form of BPN's responsibility, namely by limiting title certificates and taking re-measurements.Keywords: land registration; land registry; land disputeAbstrakPelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam praktiknya sering mengalami kendala atau masalah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib untuk bertanggungjawab atas permasalahan dan kendala tersebut. Metode peenlitian yang digunakan jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pelaksanaan PTSL dalam praktiknya terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik di desa yang bersangkutan dan kesalahan pengukuran dalam bidang tanah, tanggungjawab BPN terkait dengan kesalahan pengukuran bidang tanah yaitu dengan melakukan pembatalan sertifikat hak dan melakukan pengukuran ulang, sedangkan terkait dengan kendala pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan tanggungjawab oleh panitia ajudikasi desa setempat. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu tanggungjawab BPN dalam pelaksanaan PTSL hanya sebatas permasalahan yang dikarenakan adanya kesalahan dari panitia ajudikasi dari pegawai kantor BPN seperti kesalahan pengukuran batas tanah, dan bentuk tanggungjawab BPN yaitu dengan melakukan pembuatan sertifikat hak serta melakukan pengukuran ulang.Kata kunci: pendaftaran tanah; akta pendaftaran tanah; sengketa tanah