Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate - Muhammad Agus Mikrajab; Eka Denis Machfutra (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2022)
Latar belakang: Program UKM Esensial merupakan bagian dari upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan setiap pelayanan kesehatan primer di FKTP. Secara regulasi, pengelolaan Pembiayaan Program UKM Esensial berada di Dinas Kesehatan. Tujuan: Mengelaborasi pembiayaan program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate. Metode: Rancangan studi potong lintang. Studi ini merupakan analisis data sekunder Rifaskes 2019. Unit analisis dari studi ini adalah Pembiayaan Program UKM Esensial. Hasil: Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2017, tertinggi pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 314.321.432 (99,64%) dengan SiLPA 0,36% dan terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.245.373.680 (83,06%) dengan SiLPA 16,94%. Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2018, tertinggi pada ketiga Program dengan realisasi 100% dan SiLPA 0% pada masing-masing Program yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 137.600.000 disusul Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu Rp 92.427.000. Terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.791.007.600 (92,26%) dengan SiLPA 7,74%. Terdapat belanja pegawai, barang dan jasa namun tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial dua tahun terakhir. Secara rata-rata, hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan pembiayaan 44% dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan: Realisasi pembiayaan dan SiLPA pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari 83,06% tahun 2017 naik menjadi 92,26% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 16,94% tahun 2017 turun menjadi 7,74% tahun 2018. Saran: Melaksanakan evaluasi, pengawasan, advokasi, dan koordinasi kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan program UKM esensial serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan program UKM esensial dengan berfokus pada program prioritas nasional yaitu KIA, PTM/PM, dan Gizi.