Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945 - Erik Dwi Prassetyo; Siti Fatimah (Jurnal Pattingalloang, 2022)
Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Historis ketatanegaraan kita menjelaskan Indonesia pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1959 menganut sistem pemerintahan parlementer dan ketika Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada sistem presidensil. Reformasi mengakibatkan banyak perubahan, perubahan tersebut tak luput pada sistem ketatanegaraan. Fakta ketatanegaraan menunjukkan sistem presidensil dihadapkan pada gejolak politik yang mengarah kearah sistem parlementer, Karena presidensil dihadapkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengolah data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan amandemen terhadap UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil. Hal ini merupakan tindakan perbaikan terhadap sistem presidensil sebelum UUD 1945 diamandemen. UUD 1945 hasil amandemen menegaskan fungsi dan hak DPR sebagai legislatif dan pengawas kinerja pemerintah. Dipandang dari sisi demokrasi, penggunaan sistem multi partai memang memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaan hak-hak politiknya. Namun dipandang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sistem ini malah memperlemah pelaksanaan sistem presidensil. Keywords : Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945  Presidential Democracy Problems Post Amendment of the UUD 1945 ConstitutionAbstract Indonesia is a country that adheres to a presidential system. Our constitutional history explains that Indonesia has practiced two models of government systems. In 1945-1959 adopted a parliamentary system of government and when the President issued a decree 5 July 1959, returned to a presidential system. Reforms resulted in many changes, these changes did not escape the state administration system. The constitutional facts show that the presidential system is faced with political turmoil that leads to a parliamentary system, because the presidential system is faced with a multi-party system. This research is library research, namely research that processes data from various reading sources related to this research. This research uses a statutory and historical approach. The method used in the analysis of this research is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the amendment to the 1945 Constitution confirms that the system of government adopted is a presidential system of government. This is a corrective action against the presidential system before the 1945 Constitution was amended. The 1945 Constitution as a result of the amendments affirms the functions and rights of the DPR as a legislature and supervisor of government performance. From a democratic point of view, the use of a multi-party system does provide ample opportunity for everyone to take part in the implementation of their political rights. However, in terms of the effectiveness of the administration of government, this system actually weakens the implementation of the presidential system.Kata Kunci : Presidential Democracy After The Amendment 1945 Constitution