ANALISIS YURIDIS HAK PEMEGANG LISENSI MEREK DAN PRINSIP EXHAUSTION TERKAIT KEGIATAN IMPOR PARALEL BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS - Aldys Audella Azzahra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Aldys Audella Azzahra, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldysaudella08@student.ub.ac.id ABSTRAK Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur terkait penerima lisensi merek yang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan mereknya. Adanya peraturan ini sekiranya memiliki pemahaman terhadap bagaimana penerima lisensi dapat melakukan hak eksklusifnya tanpa merugikan penerima lisensi lain maupun pemilik merek dalam suatu negara maupun di negaranya sendiri dengan mengingat adanya prinsip Exhaustion dengan metode first sale rule. Impor paralel terjadi ketika terdapat importer memasukkan barang-barang asli, dan secara paralel, kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama-sama asli yang dijual oleh penerima lisensi yang sah dari pemilik Merek di suatu negara tersebut dan sudah ada pemegang lisensi yang sah. Oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis prinsip exhaustion dikaitkan dengan kegiatan impor paralel menurut TRIPs Agreement dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan (2) Bagaimana analisis pengaturan impor paralel atas hak lisensi bagi pemegang lisensi merek dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis dengan menggunakan doktrin exhaustion terkait kegiatan impor paralel bagi pemilik merek dan pemegang hak lisensi merek untuk melindungi hak nya agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh masalah impor paralel. Hasil penelitian dengan metode yang ada diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa prinsip exhaustion sangat berkaitan dan tidak dapat terlepas dari isu impor paralel karena prinsip exhaustion bertujuan untuk menghabiskan hak pada penjualan pertama barang HKI agar tidak terjadinya perdagangan yang dilarang yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Pasal 42 UU Merek mengenai Lisensi pada merek untuk perlindungan bagi penerima lisensi dan pemilik merek terhadap lisensi belum mengatur secara eksplisit mengenai impor paralel dan penerapan prinsip exhaustion. Sehingga tidak adanya perlindungan atas isu impor paralel terhadap pemegang lisensi merek di Indonesia. Kata Kunci: Merek, Lisensi Merek, Impor Paralel. ABSTRACT Article 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications governs trademark license recipients with their exclusive rights to use the trademarks. This regulation can be understood as how the license recipients could have their exclusive rights without putting other license recipients and right holders in the same or different country as aggrieved parties according to the principle of Exhaustion and first sale rule. Parallel import takes place when importers enter the original goods and receive a valid license and sell the goods at a lower price simultaneously. In this case, the goods are sold at a lower price than the counterpart goods sold by other valid trademark license recipients of the valid trademark holders in the country concerned where valid licensees exist. Therefore, further research is required with the following research problems: (1) how is the analysis of the exhaustion principle related to parallel imports according to the TRIPs Agreement and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, and (2) how is the regulation concerning parallel imports of licensees analyzed for trademark licensees in Article 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Normative-juridical methods and primary, secondary, and tertiary data were used, and they were analyzed based on grammatical and systematic interpretation and exhaustion doctrine regarding the parallel imports for trademark holders and license right holders. This approach is intended to protect their rights and ward off any potential loss caused by parallel import-related problems. The research results reveal that the exhaustion principle is closely related to parallel import problems since this principle is intended to phase out the rights of the first sellers selling the Intellectual Property Rights items to avoid prohibited trades that are not governed by the law of each country involved. Article 42 of the Trademark Law regarding trademark licenses intended to protect the licensee recipients and the trademark holders of the license does not regulate the parallel import and the implementation of the exhaustion principle. Thus, the protection regarding the issue of parallel imports affecting the trademark licensees in Indonesia is absent. Keywords: trademark, trademark license, parallel imports