PENERAPAN PASAL 12 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR - Finy Aribah Saniyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Finy Aribah Saniyah, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : finyarbhsnyh@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko seperti apa yang telah disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini dilakukan karena kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar dan korban jiwa yang akibat bencana yang terjadi di Kota Malang. Disamping itu dalam menyikapi kebencaan masyarakat ikut turut serta dalam upaya pengurangan risiko karena masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi risiko tentunya di wilayahnya masing- masing sehingga harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak karena bencana merupakan urusan semua pihak dan agar masyarakat memiliki rasa budaya sadar bencana. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosio Legal, dimana penerapan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 yang akan diteliti, kemudian pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dan peran Pemerintah Daerah kota Malang dalam penanggulangan risiko bencana. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya berjalan secara efektifi dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kebencanaan. Kata Kunci : Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko, Penerapan. ABSTRACT This research aims to investigate the comprehensive implementation of disaster management that shifts from a conventional emergency response approach to a new perspective. This perspective is more focused on arranging all aspects of disaster management and risk reduction as outlined in Article 12 paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017 concerning Disaster Management. Disaster takes place every year and incidence keeps rising, resulting in major losses and taking victims. Minimizing the risk takes the responsibility of all people in each area, and, thus, it has to be understood and implemented by all parties. This research employed socio-legal methods by studying the implementation of Article 12 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017. These methods were used to investigate the role of the society and the Regional Government of Malang city in disaster risk management. The research results reveal that Article 12 Paragraph (2) has not been effectively implemented because some factors in the effectiveness theory introduced by Soerjono Soekanto are not fulfilled due to some issues coming from the Disaster Management Body and the members of the public with limited knowledge of disasters. Keywords: disaster management, risk reduction, implementation