DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Kejaksaan Negeri Batu) - Fransiska Nathalia Jubiliana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Fransiska Nathalia Jubiliana, Nurini Aprilianda, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: fransiskanathal@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana dengan syarat pengawasan pada Anak pelaku tindak pidana pencurian. Latar belakang dari pemilihan tema ini berdasarkan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Batu yang melibatkan pelaku Anak. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana pengawasan selama 8 bulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian? (2) Apakah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah mempertimbangkan asas-asas serta prinsip-prinsip perlindungan anak? Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban yang diperoleh oleh penulis atas rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan adalah korban telah memaafkan Anak. Selain itu, Anak juga belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan Anak diperintahkan oleh terdakwa dewasa untuk ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian ini. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan selalu berpegang pada asas perlindungan anak. Asas utama yang dipegang oleh Penuntut Umum adalah asas kepentingan yang terbaik untuk Anak Selain itu asas pada bahwa perampasan kemerdekaan menjadi pilihan terakhir juga menjadi asas utama dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak. Kata Kunci: Anak, Pidana dengan Syarat Pengawasan, Pencurian ABSTRACK This research investigates the basic considerations made by the general prosecutors in a case that requires supervision given to the child involved in a theft. This research departs from the case of theft with an aggravating sanction taking place in Batu city where the theft was committed by a child. In their prosecution, general prosecutors required the child concerned to be under supervision for eight months. According to this condition, this research investigates: (1) what are the basic considerations made by the General Prosecutors in prosecuting the child with the requirement of the supervision given to the child in the case of theft? (2) did the General Prosecutors consider the principles of child protection in the prosecution? This research employed empirical-juridical and socio-juridical methods and an empirical approach. The research results reveal that the basic considerations referred to the condition where the victim forgave the child as the offender. Moreover, this young thief had not had any chance to enjoy what he stole and the child was only instructed by an adult to get involved in the theft. The principles the General Prosecutors referred to are the best interest of the child and the seizure of freedom as the last resort, and the latter served as the main principle in prosecuting the child with the supervision given to the child. Keywords: child, criminal prosecution requiring supervision, theft