ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN UPAH MINIMUM SEKTORAL YANG DIATUR PADA PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIHAPUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA - Moh. Alfin Rizkyanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Moh. Alfin Rizkyanto, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang e-mail: alfinrizkyanto@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang dihapusnya ketentuan upah minimum sektoral yang sebelumnya diatur dalam pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang secara resmi dihapuskan dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penghapusan ketentuan tersebut ternyata tidak diikuti dengan penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan kegaduhan dalam masyarakat (khususnya pekerja/buruh). Dengan dihapusnya ketentuan Upah Minimum Sektoral, maka sektor usaha yang sebelumnya dianggap unggul akan menerapkan ketentuan upah minimum sama dengan sektor usaha lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan studi komparatif, serta menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait dengan penghapusan ketentuan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan atau pertimbangan dihapusnya ketentuan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, penulis juga mencoba untuk merumuskan konstruksi pengaturan upah minimum sektoral yang dapat memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi pekerja. Kata Kunci: cipta kerja, upah minimum sektoral, perlindungan pekerja ABSTRACT This research studies the provision regarding sectoral minimum wages previously governed in Article 89 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor which was scrapped following the promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This revocation, however, was not supported by relevant elucidation, and this absence leads to ambiguity and chaos in society. With this revocation of the provision concerning sectoral minimum wages, the business sectors that are categorized as excellent businesses have to comply with the minimum wage rules as other business sectors refer to. This research employed normative-juridical methods, and statutory, historical, and comparative approaches. The data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. This research aims to elaborate on the reasons and considerations for the revocation of the provision concerning sectoral minimum wages in Job Creation Law. Moreover, this research also intends to formulate the construction of the regulation regarding sectoral minimum wages that protect decent wage-earning for workers. Keywords: job creation, sectoral minimum wages, protection of workers