PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN REVIEW JUJUR SEBUAH JASA PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL - Shofiana Rahmadhani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Shofiana Rahmadhani, Yuliati, dan Yenny Eta Widyanti. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.169 Malang e-mail: shofianarh@student.ub.ac.id ABSTRAK Adanya konflik hukum pada Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan permasalahan dalam hal perlindungan hak kebebasan berpendapat konsumen dalam melakukan review jujur sebuah jasa pada media sosial berdasarkan Konvensi Internasional dan Hukum Nasional. Latar belakang penulis mengambil tema tersebut adalah adanya dampak perkembangan teknologi dan informasi yang mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan wawasan mengenai suatu produk dan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran, keluhan, maupun masukan terhadap suatu jasa melalui kegiatan review jujur. Adanya kegiatan tersebut sekaligus karena lemahnya posisi konsumen seringkali pelaku usaha dengan mudahnya dapat menjerat konsumen terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas kebebasan berpendapat dalam melakukan review jujur sebuah jasa pada media sosial berdasarkan Konvensi Internasional dan Hukum Nasional merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaanya dilindungi dilindungi oleh Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam hal perlindungan kebebasan berpendapat konsumen dalam melakukan review sebuah jasa pada media sosial ini mengalami inkonsistensi dan dinilai belum dapat menciptakan perwujudan perlindungan konsumen karena belum adanya batasan-batasan pada unsur “pencemaran nama baik” dalam pasal ini sehingga menimbulkan kekaburan, maka diperlukan adanya penyempurnaan pada pasal ini. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Review Jujur, Media Sosial ABSTRACT The conflict of law between Article 4 letter (d) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has sparked a problem in the protection of the freedom of expression among consumers in giving honest reviews of services on social media according to International Convention and National Law. This research departed from the development of technology and information that allow people to obtain information and knowledge of products sold on social media where people express opinions, criticize, express grievances, and give honest reviews as feedback addressed to the services offered on social media. The weak law in Indonesia has also put the customers concerned in a vulnerable position due to the defamation arising from this issue according to Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research results reveal that the legal protection to assure the freedom of expression for the customers regarding giving honest reviews of services on social media according to International Convention and National Law is one of the human rights that are protected under Article 4 letter (d) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the 1945 Constitution, Universal Declaration of Human Rights, Law Number 39 concerning Human Rights, and Law Number 9 of 1998 concerning the Freedom of Expression in Public. Furthermore, the implementation of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions compared to Article 4 letter (d) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the honest reviews discussed is deemed to be inconsistent, and it fails to protect consumers due to the absence of the scopes of the aspect “defamation” in the article concerned. Thus, this Article sparks vagueness, indicating that it needs revising. Keywords: consumer protection, honest reviews, social media