PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT PEROLEHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021) - Vina Ananda Fadlillah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Vina Ananda Fadlillah, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: vinaanandaf@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terkait pelaksanaan tata cara dan syarat perolehan remisi serta pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Warga Binaan kasus korupsi yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung mengalami kerugian terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Dalam Peraturan tersebut, mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan hak remisi maupun pembebasan bersyarat harus memenuhi persyarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama serta membayar lunas denda dan uang pengganti. Metode yang digunakan penulis ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Berdasarkan metode tersebut, hasil analisis adanya kendala yang dihadapi oleh warga binaan kasus korupsi yakni tidak diaturnya lembaga penegak hukum yang mengeluarkan rekomendasi surat keterangan saksi pelaku yang bekerjsama dalam undang-undang serta adanya diskriminasi dalam perolehan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Dihapuskannya syarat saksi pelaku yang bekerjsama menimbulkan berbagai implikasi ketidakadilan serta pelemahan terhadap upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: Korupsi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Saksi Pelaku yang Bekerjasama ABSTRACT This research studies Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 regarding the procedures and requirements needed to get remission and parole for inmates in corruption cases. These inmates serving their sentence in correctional department Class I-A Sukamiskin, Bandung are unfairly affected by Government Regulation Number 99 of 2012. Specifically, criminals of corruption cases cannot get their right to remission or parole unless they serve as justice collaborators and pay off all the fines and substituting money. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using descriptive-analytical techniques. The research results reveal that the issues faced by the inmates in the correctional department are related to the absence of the regulation governing the law enforcement institution that gives recommendations of the statement on the testimonies given by justice collaborators as in the Law concerned and the discrimination in obtaining the right to remission and parole. The abolishment of the requirement of serving as a justice collaborator has led to a sense of unfairness, and it weakens the prevention of corruption in Indonesia. Keywords: corruption, remission, parole, justice collaborator